AKSES SANITASI DI INDONESIA
Minggu, 26 Desember 2010
Edit
 |
Hal itu disampaikan Kepala Sub-Direktorat Air Minum dan Air Limbah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nugroho Tri Utomo di Jakarta, Rabu (20/10). ”Karena tidak bisa mengakses fasilitas sanitasi yang memadai, 70 juta warga Indonesia masih membuang air sembarangan,” kata Nugroho.
Layanan sanitasi Indonesia yang hanya lebih baik daripada Timor Leste dan Laos itu menimbulkan kerugian Rp 58 triliun per tahun. ”Salah satunya karena biaya memperoleh air bersih sangat mahal. Kami hitung kerugian mencapai Rp 1,2 juta per kapita per tahun. Sebenarnya kondisi sanitasi bisa diperbaiki selama lima tahun dengan dana Rp 56 triliun saja. Namun, dalam lima tahun mendatang pemerintah pusat hanya mampu menganggarkan Rp 14,7 triliun,” kata Nugroho.
Saat ini baru 51,02 persen keluarga Indonesia memiliki akses layanan sanitasi yang memadai. Target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) menetapkan, 62 persen keluarga Indonesia memiliki akses sanitasi pada 2015. ”Kita butuh kenaikan akses 11 persen dalam lima tahun. Karena pertumbuhan akses layanan sanitasi hanya 0,5 persen per tahun, harus dipacu lagi menjadi 2 persen per tahun,” ujar Nugroho.
Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya Liliansari Loedin menyatakan, 82 persen sungai di DKI Jakarta tercemar berat sepanjang tahun karena buruknya sanitasi di Jakarta. Dari 75 sumur yang dipantau di DKI Jakarta, kandungan bakteri ecoli 38 sumur melebihi baku mutu. ”Itu karena sumur tercemari septic tank warga,” kata Liliansari.
Hingga kini, layanan pengolahan air limbah Perusahaan Daerah PAL Jaya baru menjangkau 196.600 jiwa warga DKI Jakarta. ”Limbah yang lain dibuang langsung ke saluran drainase dan ke sungai,” kata Liliansari.
Wali Kota Jambi Bambang Priyanto, selaku Ketua Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi, menyatakan, pendekatan sektoral dalam penanganan sanitasi harus diubah. ”Sanitasi merupakan isu sejumlah instansi dan setiap instansi berpikir sektoral. Kami baru berhasil mempercepat peningkatan akses layanan sanitasi di Jambi setelah membentuk kelompok kerja sanitasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” kata Bambang.
Sumber : www.diskes.jabarprov.go.id